SBY: KaLau TiDak DibuTuhKan, NAMRU DiTuTuP SaJa!

Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah menyatakan keberlangsungan aktivitas laboratorium NAMRU-2 di Indonesia tergantung dari kebutuhan dan manfaatnya bagi negeri kita ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari paca acara diskusi Forum Komunikasi Sosial Kemasyarakatan di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (23/6) yang lalu.

Menkes sendiri juga sudah menyampaikan pada Presiden SBY jika NAMRU-2 sudah tidak dibutuhkan lagi. Maka seharusnya NAMRU-2 ini segera ditutup. Inilah sikap yang diambil oleh Menkes jika ditanya soal NAMRU-2. “Tidak perlu ada pertanyaan yang lain-lain. NAMRU-2 harus segera ditutup,” tegasnya.

Dalam diskusi yang cukup hangat ini hadir sebagai pembicara Ketua Presidium MER-C Jose Rizal Jurnalis, Anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Farid Wadjdi. Tampak pula di kursi peserta mantan anggota DPR Fuad Bawazier dan tokoh muslimah Irene Handono.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ali Mochtar Ngabalin sepakat dengan Menkes jika NAMRU-2 harus segera ditutup. Hasil kunjungan Komis I DPR ke laboratorium yang berada di bawah koordinasi Departemen Kesehatan RI ini memutuskan permasalahan ini dikembalikan kepada Depkes yang secara teknis terkait dengannya. Jika memang tidak dibutuhkan lagi, maka Komisi I pun menyarankan NAMRU-2 ditutup saja.

Untuk NAMRU-2, Menkes mengibaratkan keberadaan laboratorium milik Angkatan Laut AS di negeri ini seperti orang asing yang tinggal di rumah kita dengan status yang tidak jelas. “Kalau MoU-nya jadi pembantu itu kan jelas jadi pembantu. Lha ini apa?” ujarnya. Menkes mengkhawatirkan jika orang yang tidak jelas statusnya ini malah nanti merusak urusan rumah tangga yang punya rumah.

Sementara itu, Mantan Menteri Fuad Bawazier menyampaikan bahwa sikap orang-orang Amerika Serikat yang sok berkuasa itu sudah ada sejak dirinya masih berada di lembaga eksekutif. Permasalahannya, bangsa kita juga punya mental budak untuk melayani mereka. Ini juga yang menurutnya dimiliki oleh pemerintah saat ini. Tapi buru-buru Fuad memberi konfirmasi bahwa Menkes merupakan pengecualian. “Ini yang saya maksud bukan Ibu Menteri, tapi yang lebih atasnya lagi,” paparnya.

Fuad menegaskan kewenangan masalah NAMRU-2 ini ada pada pemerintah. “Ini sebenarnya kewenangan pemerintah penuh, “ ujarnya. Fuad pun menjelaskan kalau selama ini pada banyak kasus pemerintah bersilat lidah, hal ini menunjukkan bahwa intinya pemerintah masih takut-takut mengambil keputusan