JAKARTA — Ketua DPR, Agung Laksono, meminta aparat tak hanya bertindak tegas dalam kasus bentrokan massa antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monumen Nasional (Monas), tapi juga berlaku adil.
Para pelaku kerusuhan Monas harus dihukum, tapi masyarakat jangan melupakan akar masalah, yakni Ahmadiyah yang hingga kini belum dibubarkan. ”Ini penyebab utamanya menyangkut Ahmadiyah. Harus segera diselesaikan Ahmadiyahnya, sementara pelaku kriminal diproses menurut hukum,” kata Agung, Selasa (3/6).
Masyarakat maupun politisi diingatkan agar tak emosional menyikapi bentrokan pada Ahad (1/6) lalu itu. Agung meminta politisi jangan hanya bisa berkomentar, tapi juga aksi nyata menyelesaikan masalah. Sedangkan masyarakat diminta tidak membalas teror dengan teror.
Akar masalah insiden Monas, diakui Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, adalah ketidaktegaskan pemerintah menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Pembiaran Ahmadiyah memicu keresahan karena surat keputusan bersama (SKB) soal Ahmadiyah terus diulur-ulur.
”Sayangnya, komitmen itu tak pernah muncul. Harusnya pemerintah tegas dan tidak ragu-ragu,” katanya. Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, menilai baik FPI maupun AKKBB salah. FPI salah karena melakukan kekerasan di luar prosedur hukum. AKKBB salah karena menempatkan Ahmadiyah sebagai kebebasan berkeyakinan dan beragama.
”Sebenarnya, masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi penodaan agama tertentu, dalam hal ini Islam,” katanya. Hasyim menyesalkan sikap pemerintah yang tak tegas terhadap Ahmadiyah. ”Pemerintah lebih banyak berwacana daripada melakukan tindakan preventif dan represif.”
Menanggapi beberapa pihak yang berupaya menggiring NU terlibat dalam kasus Monas, Hasyim mengimbau agar tidak menyeret NU dengan melakukan aksi unjuk kekuatan, bahkan bentrok fisik dengan massa FPI. Seluruh warga NU diminta tetap tenang dan tak terprovokasi adu domba. ”Ini tidak boleh terjadi dan harus dicegah. Kita ingin menyelesaikan masalah Monas, bukan memperluas,” katanya.
Di beberapa daerah, sejumlah massa yang tergabung dalam badan otonom NU, seperti GP Anshor, mengancam membubarkan paksa FPI. Usai demo di Mapolwiltabes Surabaya , Ketua GP Anshor Surabaya, Ali Suparto, meminta polisi membubarkan FPI.
”Kalau tidak, kami akan bergerak sendiri,” ancam Ali, kemarin. Di Tulungagung, Jatim, massa Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap dikerahkan membubarkan FPI. Di Majalengka, Jabar, ratusan massa dari sejumlah ormas, di antaranya GP Anshor dan Ikatan Pemuda NU, menuntut hal serupa.
Menyikapi memanasnya situasi, pimpinan pondok pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka, Maman Imanulhaq Faqieh, meminta semua pihak meredam emosi. Menurut Maman yang menjadi salah satu korban kasus Monas, pesantren mengajarkan damai dan menghargai rasionalitas serta perbedaan.
”Kami akan meredam massa di bawah,” kata Maman. Kekerasan, tegasnya, harus dihentikan kepada siapa pun dan atas nama siapa saja.
Kedubes AS
Kemarin, Kedubes AS di Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengutuk aksi kekerasan oleh FPI. AS menilai, aksi itu berdampak serius bagi kebebasan beragama dan dapat menimbulkan masalah keamanan. Namun, pernyataan Kedubes AS itu dinilai anggota Fraksi PKS di DPR, Soeripto, sebagai bentuk campur tangan AS dalam masalah dalam negeri. ”Itu tidak etis. Bahasa kasarnya intervensi. Seakan-akan pemerintah kita yang lemah,” katanya.
Sementara itu, kemarin, FPI yang dipimpin Habib Rizieq Shihab melaporkan 289 orang anggota AKKBB ke Polda Metro Jaya. FPI menilai mereka aktor intelektual kerusuhan Monas. Habib juga melaporkan adanya anggota AKKBB yang membawa pistol saat aksi di Monas. (Republika online : Rabu, 04 Juni 2008)
