Sumatera Selatan Mahyudin MS melalui keputusan Gubernur nomor 563/KPT/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/2008 Linmas melarang aliran Ahmadiyah, dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keputusan itu dikeluarkan setelah berbagai ormas di Palembang terus menerus melakukan desakan agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah.
“Kami juga memerintahkan kepada Kanwil Depag, dan Kesbanpol dan Linmas Sumatera Selatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jemaah Ahmadiyah,” ujar Mahyudin saat membacakan keputusan itu pada Senin (1/9). Ia didampingi kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Ito Sumardi, Pangdan II Sriwijaya Mayjen TNI mochammad Sochib dan kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Armansyah.
Adnan Berang
Keputusan Gubernur ini ditembuskan ke Mendagri, Menag, Jaksa Agung, Ketua DPRD Sumsel, sejumlah pimpinan ormas di Sumsel serta pimpinan JAI Sumsel di Palembang. Sontak saja keputusan Gubernur Sumsel itu menuai protes Adnan Buyung Nasution, tokoh yang selama ini membela mati-matian Ahmadiyah.
Anggota Wantimpres ini meminta keputusan gubernur itu harus dibatalkan karena dianggap melampai kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan semangat pluralisme. Keputusan itu juga dianggap kebablasan dan bertentangan dengan semangat otonomi.
.”Gubernur melampaui kewenangan yuridisnya, semestinya tidak mengatur di bidang agama,” ujar Adnan Buyung dalam siaran persnya.
Lebih Berani Daripada Presiden
Habib Rizieq Syihab, ketua Front Pembela Islam (FPI) menilai sosok Gubernur Sumatera Selatan, Mahyudin, ternyata lebih berani dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhodyono dalam menuntaskan masalah Ahmadiyah. “Subhanallah Alhamdulillah Walilahailallahu Akbar!!! Ternyata Gubernur Sumsel lebih berani dari Presiden RI,” ujar Habib yang disampaikan ke Suara Islam via SMS. Habib mengatakan bahwa sang gubernur dengan gagah telah mengeluarkan SK PELARANGAN AHMADIYAH seprovinsi Sumatera Selatan sejak 1 September 2008. “Kapan sang Presiden RI punya nyali keluarkan KEPRES PEMBUBARAN AHMADIYAH?” ujarnya. “Ah nyalinya kecil. Pengecut,” katanya lagi.
Habib Rizieq termasuk salah satu tokoh Islam yang begitu keras menentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Umat Islam tak henti berjuang agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah dengan keputusan presiden. Sebelumnya Habib menilai keluarnya Surat Keputusan Bersama Soal Ahmadiyah tidak akan menyelesaikan masalah. Malah SKB itu dia anggap banci karena tidak tegas melarang eksistensi Ahmadiyah di Indonesia.
“Pembubaran Ahmadiyah adalah harga mati,” ujarnya suatu saat.
Umat Butuh Payung Penjaga Akidah
Lagi-lagi, persoalan Ahmadiyah yang nyata-nyata menyesatkan tetapi menjadi polemik. Padahal perkara ini sudah jelas keyakinan Ahmadiyah dan ajarannya yang mengaku adanya nabi setelah Muhammad Saw. adalah batil. Tetapi mengapa masih ada yang membela Ahmadiyah?
Demikialah kehidupan umat ketika tidak ada payung yang menjaga akidah umat. Penghinaan terhadap ajaran Islam tidak disikapi dengan tegas oleh pihak yang berwenang. Bagaiamana nanti ketika ajal telah menjemput, para penguasa itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi-Nya. Padahal, di zaman Rasulullah dan para Khulafa Rasyidin, mereka sangat tegas untuk menumpas penyesatan dan ajaran 'dajjal' sang pendusta yang telah mengaku adanya Nabi setelah Muhammad.
Ini semakin menunjukkan kepada kaum Muslim, kebutuhan umat terhadap payung penjaga akidah dan pelindung umat. Itulah Khilafah Islamiyyah, institusi yang akan menerapkan Islam dan mengembannya ke seluruh alam. Masihkan kita berdiam diri? Yakin, suatu saat nanti Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban kita semua.source : www.syabab.com
